Presiden Jokowi akan Keluarkan Perpres Kendaraan Listrik Awal 2019
Jakarta – Jalan panjang penyusunan draft peraturan kendaraan listrik sedikit demi sedikit mulai menemui titik temu. Draft yang nantinya akan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik tinggal menunggu tanda tangan sekaligus persetujuan dari presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengklaim bahwa Perpres kendaraan listrik akan lebih cepat keluar daripada target yang ditentukan. Perpres mengenai kendaraan listrik akan keluar awal 2019.
“Ya targetnya awal 2019, makin cepat makin bagus. Karena sesungguhnya sudah menggeliat cukup kencang di Indonesia mengenai mobil listrik ini,” kata Moeldoko dalam keterangan resmi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Moeldoko menjelaskan regulasi terkait Perpres kendaraan listrik menyangkut kesiapan energi oleh Kementerian ESDM, kesiapan perpajakan oleh Kementerian Keuangan, kesiapan industri okeh Kementerian Perindustrian.
“Kesiapannya sudah diinisiasi oleh BPPT. Kalau tidak sekarang kapan lagi,” tegasnya.
Sementara, persiapan mengenai stasiun pengisian listrik, Moeldoko menyebutkan infrastruktur akan dibangun secara bertahap.
“Bisa nanti di stasiun kereta atau mungkin di mall-mall yang nantinya jadi tujuan publik,” lanjutnya.
BPPT Telah Mendirikan Dua Charging Station
Mendukung program pemerintah terkait kendaraan listrik untuk Indonesia, BPPT baru saja mendirikan dua stasiun pengisi daya. Yaitu untuk baterai kendaraan listrik atau charging station berteknologi pengisian cepat.
Stasiun pengisi daya berada di halaman kantor BPPT, di Jakarta Pusat. Alat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum. Ini sebagai bagian dari sosialisasi akan program percepatan mobil listrik nasional dan juga sebagai bagian uji coba.
Alat pengisian baterai mobil listrik dari BPPT ini memiliki kapasitas 50 kW dengan kelebihan mampu melakukan pengisian baterai sampai penuh hanya dengan waktu 30 menit.
Stasiun pengisian listrik ini, tidak jauh berbeda dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk kendaraan bermesin bensin maupun diesel. Ini diungkapkan Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Eniya Listiani Dewi.
“Sejalan dengan program percepatan mobil listrik nasional, pada tahun 2018, BPPT menyiapkan 2 sistem charging station yaitu Fast charging station 50 kW di BPPT Jakarta dan smart charging station 20 kW di B2TKE-BPPT Puspiptek, Tangerang Selatan,” ungkap Eniya. (dol)
